JAKARTA, TELISIK.ID - Isu penghapusan status PPPK paruh waktu mencuat, pemerintah memastikan kebijakan tersebut belum direncanakan tahun ini. Kementerian menegaskan skema kerja tetap berjalan sambil evaluasi kebutuhan pegawai.
Pembahasan mengenai keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu kembali mengemuka setelah sejumlah pemberitaan daring menyebut adanya penghapusan status tersebut mulai 2026.
Informasi itu beredar luas di kalangan tenaga honorer dan pegawai non-ASN di berbagai daerah, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kepastian pekerjaan dan keberlanjutan kontrak kerja mereka.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana menghapus skema PPPK paruh waktu.
Klarifikasi itu disampaikan saat ditemui di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, untuk merespons kabar yang dinilai tidak sesuai kondisi kebijakan aktual.