Pegawai dalam skema tersebut memperoleh kompensasi berupa upah yang besarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran masing-masing instansi.

Model ini dipandang sebagai langkah administratif untuk memastikan layanan publik tetap berjalan tanpa harus menunggu pembukaan formasi penuh waktu secara menyeluruh.

Rini menjelaskan bahwa latar belakang kebijakan itu berkaitan dengan hasil seleksi PPPK 2024. Banyak tenaga honorer tidak lolos karena keterbatasan kuota, padahal kebutuhan kerja di lapangan masih tinggi.

Karena itu, pemerintah menyiapkan opsi paruh waktu agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal.

“PPPK paruh waktu memang kontrak kerja sementara. Skema ini dibuat untuk mencegah terjadinya PHK terhadap pegawai yang tidak tertampung formasi,” ujarnya.