Perda dan SK Bupati Dilanggar, Pemberhentian Perangkat Desa Marak di Butur

"Pemberhentian lembaga desa harus melalui musyawarah," terang Amaluddin melalui pesan WhatsApp-nya, saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Namun Pj Kades Wamorapa, Ruslan tak mengindahkan perkataan Kepala Dinas PMD Butur. Padahal Kepala Dinas PMD berbicara sesuai Perda yang berlaku.

Parahnya lagi, jabatan Perangkat Desa Wamorapa yang diberhentikan sudah terisi semua dengan orang yang baru. Begitupun dengan jabatan lembaga-lembaga desa.

Diketahui pengisian kekosongan jabatan itu berdasarkan penjaringan yang sudah dilakukan oleh Pj Kades Wamorapa. Berdasarkan penjaringan tersebut, nama-nama yang mengisi kekosongan jabatan pada perangkat dan lembaga Desa Wamorapa itu sudah ditetapkan sejak Senin (14/3/2022) lalu.

Kepala Dinas PMD Butur, Mohammad Amaluddin Mokhram, menanggapi penjaringan yang telah dilakukan Pj Kades Wamorapa untuk mengisi kekosongan jabatan, dia mengatakan, kalau benar Pj Kades memberhentikan perangkat dan aparat lembaga desa, lalu mencoba mengangkat perangkat baru, Pj Kades yang bersangkutan melanggar aturan.