MUNA BARAT, TELISIK.ID - Penjabat Bupati Muna Barat, Bahri, berharap perda laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati yang dihasilkan oleh DPRD, semakin berkualitas.
Untuk tujuan itu, digelar bimtek yang diikuti anggota legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Muna Barat.
Bahri menyampaikan bahwa dalam pembahasan Peraturan Daerah LKPJ ini, ada beberapa subtansi yang menjadi tugas DPRD, bukan hanya mengejar persetujuan, melainkan subtansi yang akan dicapai ialah menguji kesesuaian antara peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD.
Kemudian tugas DPRD menguji kesesuaian pertanggungjawaban pembahasan APBD dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bahri mengatakan, jangan memandang ia sebagai Pj Bupati Muna Barat, melainkan sebagai Direktur Perencanaan Keuangan Kemendagri, sehingga ia mengharapkan agar DPRD Muna Barat dapat lebih berkualitas, ini juga bukan konteks dalam mencari kesalahan, tetapi dengan tujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan lebih berkualitas.