KENDARI, TELISIK.ID - Perdebatan penetapan status seorang Pauno Rumbia (Raja Morenene) kini menjadi isu hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Bombana.
Pasalnya, pengakuan status Raja Moronene VII, Alfian Pimpie dan Aswar Latif Raja Moronene VIII memiliki dua versi yang berbeda. Raja VII bersama pengikutnya masih mengakui status Kemokoleannya, sementara Raja VIII bersama keluarga dan masyarakat adat lainnya berpendapat Alfian Pimpie telah dimakzulkan lalu mengangkat Aswar Latif menjadi Raja VIII.
Persoalan panjang ini menyangkut status tanah, struktur adat, hingga dugaan intervensi politik dan kepentingan investasi. Penelusuran berbagai pihak dalam rumpun keluarga murni menunjukan bahwa konflik tidak sekadar perebutan tahta, melainkan berakar dari masalah sengketa tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Oleh karena itu, Tim advokasi Lembaga adat Moronene (LAM) melakukan konferensi pers di salah satu coffe shop di Kota Kendari, Rabu 10 Desember 2025 malam, menyampaikan lima poin pokok persoalan yang terjadi di Negeri Dewi Padi julukan Kabupaten Bombana.
Ketua Tim advokasi LAM sekaligus mantan Ketua Panitia Pemilihan Raja Moronene VIII, Muhammad Mardhan mengatakan, lima poin pokok persoalan yakni, pertama, Pemakzulan Raja VII dan keabsahan Raja VIII, ke dua konflik lahan melibatkan keluarga Kerjaan Moronene Rumbia, ke tiga kriminalisasi yang dialami oleh tokoh adat dan Raja VII, ke empat keterlibatan investor, ke lima Lembaga Adat yang diakui keabsahannya.
