Konflik Lahan Melibatkan Raja Moronene dan Keluarga
Menurut Mardan, konflik lahan ini bermula dari manuver kepentingan Raja VII yang tidak mendapat restu dari keluarga Raja VIII, Aswar Latif. Ia mengungkapkan bahwa sebelum persoalan ini mencuat ke publik, pemerintah daerah bersama perwakilan investor dan Raja VII pernah mendatangi mereka untuk menawarkan kerja sama guna meloloskan perusahaan Sultra Indonesian Park (SIP) beroperasi di wilayah yang diklaim sebagai tanah keluarga Raja VIII.
"Namun dalam diskusinya tidak ditemukan titik temu, terlebih lokasi yang ditunjuk oleh investor itu diklaim oleh Raja VII sebagai tanah kerajaan, sementara itu adalah tanah leluhur kami, dan warisan dari keluarga kami dan kami sebagai ahli warisnya. Jangan semuanya diklaim milik Raja VII," katanya.
Kriminalisasi Tokoh Adat hingga Raja VIII Moronene Terpilih
Dugaan kriminalisasi menyasar tokoh adat, Raja, hingga masyarakat adat Moronene. Kriminalisasi ini mencuat setelah adanya laporan dugaan pengrusakan dan pendudukan kawasan hutan produksi.
