Menurut Mardhan, lahan yang dipersoalkan semula bukan kawasan hutan. Karena itu, ia dan keluarganya menempati area tersebut untuk berkebun dan menanam kelapa sawit. Kehadiran keluarga pihak Raja VII di lokasi itu, lanjutnya, dipicu oleh klaim Alfian Pimpie bahwa lahan perkebunan tersebut merupakan miliknya.

“Sebenarnya kami masuk itu untuk mengusir orang-orang yang menjaga lahan, karena itu diklaim milik Raja VII. Saat kami mengusir, lahan itu sudah terbuka dan pohon sudah ditebang. Setelah pengusiran kami mendirikan pondok, namun seminggu setelahnya tiba-tiba ada plang pengumuman bahwa itu daerah kawasan,” jelasnya.

Melihat plang kawasan yang dipasang oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), keluarga Raja VIII memilih mematuhi aturan. Mereka meninggalkan lokasi pada 2024. Namun, pada 2025, mereka justru dilaporkan ke Polda Sultra atas dugaan pengrusakan dan pendudukan kawasan hutan.

“Kami sendiri tidak tahu, tiba-tiba saja status lahan berubah menjadi kawasan hutan produksi yang sebelumnya APL. Terlebih sebelumnya, daerah tersebut adalah hibah dari PT Barito Investor Prima yang tidak lagi beroperasi di tahun 2023,” ujarnya.

Selain Aswar Latif, dua warga lain, Makmur dan Ratman Jaru Munara, juga terseret dalam dugaan kriminalisasi yang disebut dipicu oleh laporan dari pihak yang mereka anggap sebagai sekutu Alfian Pimpie, mantan Raja Moronene.