Ketua Fraksi Demokrat itu juga telah banyak mendapat laporan, bila kegiatan-kegiatan di Dinas PUPR yang sumbernya dari APBD-P, tidak pernah dilakukan perencanaan. Artinya, kegiatan langsung dikerja di lapangan berdasarkan arahan-arahan.
"Semoga ini tidak benar dan kedepanya tidak terulang kembali," ujarnya.
Koleganya, Andi Sapri, Wakil Ketua Komisi III, menyayangkan kegiatan yang anggaranya besar, dipaksakan dikerja di akhir tahun. Otomatis, menurutnya pekerjaan tidak akan tuntas hingga batas waktu yang telah ditentukan.
Sementara, Ketua Komisi III, Irwan mengungkapkan, bila ingin memancing anggaran dari pusat, seharusnya Pemkab hanya melakukan penimbunan pada Lapis Bagian Atas (LPA). Sehingga bila pusat mengucurkan anggaran, tinggal dilakukan peningkatan jalan.
"Harusnya pekerjaanya disesuaikan dengan badan jalan yang ada, sehingga kondisinya bisa seimbang. Bukan seperti saat ini," katanya.