Tentu pertanyaan yang hadir di benak publik adalah apakah pemerintah mau mendengarkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat terkait netralitas penyelenggara pemilu ke depan. Jika dipelajari dengan seksama sepak terjang presiden Joko Widodo, bahwa presiden kemungkinan besar berupaya untuk tercapainya keputusan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak yakni dari sisi masyarakat dan pemerintah.
Baca Juga: Bukan Desa 'Proyek' KPU
Presiden Jokowi ditenggarai akan merespons keinginan masyarakat tersebut dan patut kita tunggu bentuk keputusannya. Namun, keputusan yang lain turut menyertai, pemerintah dapat saja makin ‘menekan’ dengan bersikukuh untuk dapat diterima, seperti keputusan mengenai tanggal pelaksanaan Pemiliu, apalagi keputusan ini bersifat tripartit, dengan penguasaan 80 persen koalisi pendukung pemerintah rasanya tak sulit mengikuti kemauan pemerintah.
Pemerintah yang begitu agresif saat ini, dapat saja dianggap bentuk respons manusiawi seperti keinginan keberlanjutan pemerintahan. Presiden Jokowi tentu menyadari, ketika ia tak lagi menjabat, maka peran dia sebagai ‘king maker’ di Pilpres 2024 begitu besar, yakni bukan hanya mempersiapkan pasangan calon yang memang secara terbuka maupun tertutup mencerminkan dukungan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin menjalankan transisi pergantian pemerintahan dengan model keberlanjutan kerja dan kebijakan dari pemerintah saat ini kepada pemerintahan yang baru.