"Nah dalam waktu dekat, PDAM Buteng akan memiliki dirut baru," tuturnya.
Selain itu, kata Ledrik, pemda juga akan melakukan perampingan struktur PDAM. Baik itu mengenai gaji dan pemangkasan jumlah karyawan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kelebihan anggaran pada perumda tersebut.
"Dari hasil pemeriksaan terdapat permasalahan lain. Di antaranya terkait dengan kewajiban pihak ketiga. Karena percepatan bupati dalam merespon itu kita mampu menekan beberapa item yang harus dibayar oleh PDAM. Sehingga beban itu tidak terlalu membebankan APBD Buteng," tambahnya.
Selain itu, Kejari Buton juga menyumbang tambahan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 150 juta dari hasil lelang barang bukti kayu jati. Yang paling penting, Kejari mendapat fasilitas bangunan dari Pemda Buton yakni rumah dinas Ketua DPRD Buton yang dalam kurun waktu 18 tahun tidak digunakan.
Rencananya, bangunan dengan status pinjam pakai ini akan digunakan sebagai rumah Restorative Justice (RJ).