Menanggapi permohonan PT GKP, pihak KKP melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Irjen Pol Victor Gustaf Manoppo menyampaikan, keterangan pemerintah yang pada pokoknya mengatakan tidak ada sedikitpun kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon atas berlakunya UU PWP3K.
Dalam keterangannya, pemerintah menyampaikan telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon juga telah mendapatkan perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga serangkaian kepastian hukum telah diperoleh oleh pemohon.
Agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian keterangan dari pihak terkait. Melalui kuasa hukumnya Integrity Law Firm, masyarakat Wawonii memohon perhatian Mahkamah Konstitusi akan betapa berbahayanya permohonan Pemohon jika sampai dikabulkan.
“Secara geografis Pulau Wawonii merupakan pulau kecil yang memiliki wilayah dan sumber daya yang terbatas, sehingga sangat rentan rusak apabila dilakukan kegiatan eksploitatif seperti pertambangan. Sebagai contoh, Pulau Nipah yang berlokasi di Kepulauan Riau, hilang akibat penambangan pasir demi reklamasi pulau Singapura, hal mana yang menjadi salah satu pertimbangan utama diundangkannya UU PWP3K,” terang Harimuddin, dari Integrity Law Firm.
Harimuddin juga menambahkan, niat sebenarnya pemohon mengajukan judicial review terhadap UU PWP3K adalah akibat hadirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 57 P/HUM/2022 yang membatalkan ketentuan ruang tambang dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.
