Baca Juga: Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Tanggapi Video Viralnya Diparodikan Pejabat

Pihaknya menegaskan, upaya pemohon sejatinya berusaha mencoba menguji substansi Putusan Mahkamah Agung terkait Hak Uji Materiil tersebut di Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, Pihak Terkait menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing karena hal yang dipersoalkan oleh pemohon, adalah berkaitan dengan penerapan atau implementasi suatu Undang-Undang, bukan berkaitan dengan konstitusionalitas sebuah norma.

Terlepas dari persoalan judicial review di Mahkamah Konstitusi ini, masyarakat Wawonii juga sudah berurusan hukum dengan PT GKP di tempat lainnya. Selain permohonan Hak uji materiil terhadap Perda Tata Ruang yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung, Pihak terkait juga mengajukan gugatan terhadap izin tambang PT GKP di PTUN Kendari, yang saat ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

Selain izin lingkungan yang tidak disertai dengan Amdal, Harimuddin juga menegaskan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki PT GKP pun sudah kadaluarsa sejak tahun 2016. Namun pihak Perusahaan masih terus menambang siang dan malam sampai sekarang. Seakan mereka paham tidak memiliki banyak waktu lagi untuk menambang di pulau Wawonii. (B)

Penulis: Ahmad Jaelani