JAKARTA, TELISIK.ID – Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan (Permata) Indonesia, menyoroti ambiguitas regulasi pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Ketidakpastian hukum tersebut dinilai berpotensi menghambat investasi sekaligus mengancam keberlanjutan industri pertambangan nasional.
Dalam kajian strategis bertajuk “Kekacauan Regulasi, Lahirkan Ambiguitas dan Dilematis Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil” yang dirilis pada 23 Juni 2025 Permata Indonesia menekankan pentingnya langkah pemerintah memperjelas payung hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Regulasi yang ambigu layaknya ‘jebakan batman’. Pemerintah memberi izin usaha pertambangan (IUP), tapi di sisi lain operasinya bisa dihentikan sewaktu-waktu dengan alasan regulasi.
"Ini jelas menciptakan ketidakpastian investasi,” tegas Sekretaris Jenderal Permata Indonesia, Ahmad Sagito, Jumat (3/10/2025).