Ketidakjelasan regulasi merujuk pada perbedaan tafsir terhadap UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).
Polemik muncul setelah Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 57 P/HUM/2022 menafsirkan Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 35 huruf k sebagai larangan mutlak pertambangan di pulau kecil.
Baca Juga: Living Plaza Kendari Resmi Dibuka, Hadirkan Tenant dan Promo Baru
Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 35/PUU-XXI/2023 menyatakan sebaliknya, bahwa pasal-pasal tersebut tidak serta-merta melarang pertambangan, melainkan bersifat kondisional dengan sejumlah persyaratan.
Melihat fenomena tersebut, Permata Indonesia mendorong lahirnya regulasi baru berbasis kriteria selektif. Ahmad Sagito menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan bukanlah hal yang perlu dipertentangkan.