4. Kajian lingkungan hidup yang komprehensif.
5. Kajian sosial-ekonomi untuk menjamin keberlanjutan dan keadilan masyarakat lokal.
6. Pembatasan wilayah tambang dengan prinsip perlindungan ekosistem dan keberlanjutan.
Dengan model regulasi ini, Permata Indonesia berharap pemerintah mampu menciptakan kepastian hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi industri pertambangan nasional di wilayah pesisir dan pulau kecil.
Sementara itu, Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto, menegaskan perlunya kejelasan penafsiran hukum untuk memberi kepastian bagi investor.