Menurutnya, Pasal 23 ayat 2 UU PWP3K seharusnya dibaca dengan menekankan kata “diprioritaskan”, yang artinya bukan larangan mutlak.
“Pemanfaatan selain prioritas tidak dilarang. Larangan hanya berlaku jika sumber daya terbatas, sehingga prioritas harus didahulukan,” jelasnya.
Sementara, terkait Pasal 35 huruf k, Aan menekankan bahwa larangan dalam pasal tersebut bersifat kondisional.
“Artinya, pertambangan boleh dilakukan dengan syarat tertentu. Larangan ini bukan mutlak, melainkan bergantung pada kondisi,” ujarnya.
Baca Juga: SMP Negeri 10 Kendari Target Jadi Sekolah Berbasis Digital dan Pembelajaran Menyenangkan