Pandangan serupa disampaikan Juru Bicara Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sulawesi Tenggara, Ahmad Faisal. Ia menilai narasi yang menyebut MK melarang total aktivitas pertambangan di wilayah pesisir adalah disinformasi.
“Majelis hakim MK secara tegas menyatakan tidak ada larangan mutlak terhadap aktivitas di luar prioritas tertentu, termasuk pertambangan mineral di pulau kecil,” kata Faisal dalam pernyataan tertulisnya, 22 Januari 2025.
Menurutnya, pulau-pulau kecil dengan potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai penopang ekonomi nasional, dengan catatan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, lingkungan, dan kedaulatan bangsa. (Adv)
Penulis : Ana Pratiwi
Editor: Kardin