Perubahan ini tidak hanya berdampak pada identitas di dokumen resmi, tetapi juga menjadi bagian dari konsolidasi data nasional. Pemerintah berupaya menyelaraskan seluruh sistem administrasi agar selaras dengan kebijakan kepegawaian yang berlaku secara nasional.
Sorotan pada PPPK Paruh Waktu
Selain perubahan identitas, regulasi ini juga menyoroti keberadaan PPPK Paruh Waktu. Kelompok ini merupakan eks tenaga honorer yang telah beralih status menjadi ASN, namun memiliki sistem kerja yang berbeda dibandingkan pegawai penuh waktu.
Dalam implementasinya, PPPK paruh waktu memiliki jam kerja lebih fleksibel. Tunjangan yang diterima bersifat proporsional, disesuaikan dengan beban kerja serta durasi tugas yang dijalankan oleh masing-masing pegawai di instansi pemerintah.
Kondisi tersebut memunculkan perhatian terkait potensi perbedaan kesejahteraan antara PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memperhatikan prinsip keadilan dalam penyusunan kebijakan anggaran dan penghasilan pegawai.