Dengan didukung oleh Presiden Jokowi, juga dilakukan pengarahan untuk kekuatan pasangan dari representasi pemerintah ini. Sejumlah partai bergabung untuk mengusung Prabowo, seperti bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) setelah diakhirinya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun sebelumnya bersama Partai persatuan Pembangunan (PPP).
Kemudian, bergabungnya Partai Demokrat (PD), setelah PD berkonflik dengan Partai Nasdem yang lebih memilih PKB dan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres ketimbang Agus Harimurti Yudhoyono dengan Partai Demokrat.
Kekuatan partai-partai pendukung Prabowo yang tergabung di Senayan akhirnya besar melebihi dua capres lainnya sebesar 39,49 persen.
Bandingkan dengan Anies Baswedan yang didukung partai-partai di Senayan sebesar 29,05 persen, sedangkan posisi buncit adalah Ganjar Prabowo sebesar 23,85 persen. Dengan rincian partai-partai di KIM, Partai Gerindra 12,57 persen, Partai Golkar 12,31 persen, Partai Demokrat 7,77 persen, dan PAN, 6,84 persen.
Hanya saja, dukungan terhadap Prabowo dan Gerindra, diyakini akan ada “politik pamrih.” Mengunakan bahasa Sarkas, “di politik tak ada makan siang gratis.” Presiden Jokowi diyakini sebagai aktor pengarah dari kekuatan besar yang mendukung Prabowo, akan menagih atas jasa dan keringatnya. Jadi tak mungkin tanpa pamrih!