Penahanan ini tidak saja memicu reaksi keras komunitas Masyarakat Adat Tolaki dan warga Routa, namun juga oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.
"Kenapa dugaan pembukaan lahan tanpa pembebasan tidak diproses? Kenapa yang cepat justru laporan perusahaan? Ini yang kami sebut ketimpangan hukum," ujar Jumran.
Jumran mengungkapkan, komunitas adat menegaskan wilayah Mea, Parujompi, Parubada, Teo, Tula-tula, Epe, Melombu, Lampemba, dan Taparang Teo adalah wilayah kelola adat yang telah ada jauh sebelum izin usaha pertambangan terbit.
Mereka merujuk pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tentang pengakuan masyarakat hukum adat.
"Wilayah adat lebih dulu ada. Jangan jadikan investasi sebagai alasan mengabaikan hak konstitusional," tegas Ketua Masyarakat Adat Tolaki, Abdul Sahir dalam pernyataan resminya (20/5/2026).
