Karena itu, pejabat politik sulit untuk menghindari intervensi kelompok tersebut, sebab desakan dari luar yang begitu kuat dengan cara-cara koersif, mengancam dan memaksa. Kekuatan kelompok ini begitu kuat bahkan menyamai kekuatan negara sehingga dapat dikatakan sebagai shadow state yang lebih berperan dalam menata birokrasi dari balik layar.
Baca juga: Kritik untuk Presiden Jokowi
Sehingga dengan mudah mengendalikan pemerintah atau pejabat politik untuk menempatkan personil birokrasi dalam jabatan-jabatan struktural menurut kepentingannya, bukan didasarkan pada pertimbangan kemampuan dan keahlian.
Untuk itu, representasi birokrasi merupakan upaya untuk memungkinkan pengambilan kebijakan yang dibuat lebih bersifat netral. Birokrasi yang representatif mencerminkan unsur politik, sosial budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni birokrasi mewakili karakter populasi dari suatu wilayah.
Studi mengenai birokrasi representatif dihadirkan oleh Kenneth J.Meier, representasi demokrasi yang dikembangkan oleh Kingsley mendeskripsikan bahwa pemerintah harus bersifat demokratis dalam pengelolaan birokrasi.