Baca Juga: Jalur Jalan Pegunungan Konda-Wolasi Jadi Tempat Pembuangan Sampah
Arman Alini menjelaskan, DPRD Wakatobi telah menjalankan tugas konstitusi dengan segala upaya maksimal agar Perubahan APBD 2022 berjalan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
DPRD meminta mandeknya penetapan KUA-PPAS/rancangan Perubahan APBD tidak menjadi polemik. Tetapi dimaknai sebagai refleksi atas perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang perlu dibenahi.
Dalam menjalankan pemerintahan daerah, hubungan eksekutif dan legislatif perlu dijalin dengan harmonis agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance.
DPRD berharap agar masyarakat objektif dalam mencermati dan menilai dinamika yang terjadi saat ini sebagai bagian dari pembelajaran agar Wakatobi ke depannya lebih baik.
