Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muna, Muhamad Natsir Ido menerangkan, pihaknya terus menunggu Pemkab memasukan dokumen Perubahan APBD.
Namun, sebelum dibahas dan ditetapkan menjadi Perda harus ada jaminan bahwa dokumen tersebut nantinya diterima Pemprov untuk dievaluasi.
"Prinsipnya kami di dewan menunggu saja hasil konsultasi Pemkab di Kemendagri. Jangan sampai kita sudah bahas, lantas ditolak," tukas Ketua DPD II Golkar Muna itu. (B)
Reporter: Sunaryo
Editor: Fitrah Nugraha