Selain aspek regulasi, perubahan status secara massal juga berkaitan dengan konsekuensi anggaran negara. Jika PPPK dikonversi menjadi PNS secara langsung, pemerintah perlu menyesuaikan berbagai komponen belanja pegawai, termasuk gaji tetap, tunjangan, serta kewajiban jaminan pensiun.
Kondisi tersebut membuat pemerintah menilai bahwa perubahan status secara otomatis tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan. Pemerintah tetap membuka peluang bagi PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sejumlah kebijakan, PPPK yang berhasil lolos seleksi CPNS tetap dapat memperoleh pengakuan atas masa kerja sebelumnya. Pengakuan tersebut biasanya berkaitan dengan proses penyesuaian golongan serta perhitungan pengalaman kerja dalam struktur kepegawaian.
Di tengah dinamika tersebut, berbagai usulan kebijakan mulai muncul dalam diskusi publik mengenai masa depan sistem kepegawaian nasional. Usulan tersebut umumnya diarahkan untuk meningkatkan kepastian kerja bagi PPPK tanpa harus mengubah status hukum mereka.
Beberapa gagasan yang berkembang antara lain mencakup: