Tak hanya tradisi dalam identitas diri saja, kata dia, Buton juga dikenal sebagai kesultanan yang menerapkan sistem demokrasi tertua. Sejak 1600an, praktik pembagian wilayah kekuasaan dalam pemerintahan sudah diterapkan di kesultanan Buton.
"Zaman dulu, yang angkat dan berhentikan sultan itu adalah Sara (pemerintah) Siolimbona. Saat ini semacam lembaga legislatif. Bahkan untuk mengusung calon sultan harus lewat partai yang disebut dengan Kamboru-mboru Talu palena atau tiga pilar. Tiga golongan ini saja yang boleh menjadi Sultan," tambanya.
Bahkan sebelum penentuan, terdapat tahapan pemilihan yang harus dilalui. Hanya saja tak seperti tahapan pilkada saat ini.
Baca juga: Demo Ricuh, Ketua Bawaslu Muna Terkena Lemparan Batu
Tahap pertama adalah penyerahan nama calon dari masing-masing kelompok komboru-mboru untuk dibuka bersama. Setelah nama sudah ada, nama tersebut kemudian di sosialisasikan di seluruh kadie atau wilayah. Setelah proses sosialisasi selesai kemudian masuk ke tahap Fali yang dilaksanakan di masjid agung Keraton Buton pada malam hari.