"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh, seperti dikutip dari Detik, Sabtu (8/8/2026).
Baca Juga: Menteri PU Terkena Reshuffle Prabowo di Awal Agustus 2026, Dody Hanggodo: Ampun Bos Ampun
Menurut Saleh, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah menginstruksikan seluruh kader partainya untuk tetap bekerja secara sungguh-sungguh. PAN, kata dia, menyerahkan pembahasan mengenai reshuffle kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan.
"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.
Demokrat Nilai Menteri Mitra Komisi II Berkinerja Baik