Manusia tidak lagi dinilai dari apa yang mereka lakukan, melainkan dari apa yang mereka tonton dan bagaimana mereka tampil di dalamnya. Dalam konteks Piala Dunia 2026 bukan lagi sekadar turnamen olahraga, melainkan sebuah komoditas tontonan total yang mengonstruksi realitas semu.
Tontonan ini mengaburkan substansi kehidupan dan menggantikannya dengan gambar-gambar megah yang bergerak di layar kaca dan media sosial. Ketika masyarakat larut dalam "masyarakat tontonan" ini, hubungan sosial antarmanusia dimediasi oleh citra artifisial, yang pada akhirnya melumpuhkan daya kritis untuk menggugat ketimpangan struktural yang terjadi di ruang nyata.
Baca Juga: Harga Pertamax Melambung, Rakyat yang Menanggung
Manifestasi nyata dari lumpuhnya daya kritis akibat perangkap tontonan ini terpampang jelas dalam tiga potret kontradiksi yang terjadi di sekeliling turnamen hari ini:
Pertama, komodifikasi birokrasi dan hegemoni semu melalui kebijakan visa. Sebelum turnamen digelar, pemerintah AS menerapkan kebijakan jaminan visa (visa bond) berkisar antara US$ 5.000 hingga US$ 15.000 bagi negara-negara yang dicap memiliki risiko overstay tinggi. Lima negara peserta Piala Dunia—Aljazair, Tanjung Verde, Senegal, Pantai Gading, dan Tunisia—menjadi sasaran langsung dari diskriminasi administratif ini.