Pada akhirnya publik akan selalu terjerumus dalam kesalahan yang sama dari waktu ke waktu dalam menentukan pemimpinnya dan akan selalu dijadikan kambing hitam dalam kepentingan para elite politik.
“Itu kemudian harus kita antisipasi bersama untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan seperti turbulensi dan chaos politik dalam pesta demokrasi tahun 2024 ini,” bebernya.
Rasmin Jaya mengingatkan, pelajaran dan hikmah bahwa pilkada adalah instrumen politik yang memberi ruang kepada warga untuk menyeleksi pemimpin politik yang baik, bijaksana, dan mampu menjaga amanat rakyat. Maka dengan demikian, jika terbentuk pendidikan politik yang rasional akan tercipta pemilu yang berkualitas, warga akan menentukan pemimpin politik yang berorientasi masa depan.
“Itu tergantung dari kejujuran elite politik dalam memberikan pendidikan politik kepada publik sebab masyarakat adalah kekuatan politik yang tak bisa dibendung, bekerja dengan penuh keyakinan, sepenuh hati, dan tak menjanjikan mimpi di siang bolong,” ungkapnya.
Pengajaran yang diperlukan adalah mengenai bagaimana menentukan pemimpin politik yang bijaksana terhadap rakyat agar masyarakat dapat memilih pemimpin politik yang memiliki sifat amanah, dapat dipercaya, teladan, transparan, dan visioner. Sosok pemimpin itu dapatlah ditebak adalah seorang figur yang dapat menerima amanah daerahnya secara benar, bukan mengkhianati dengan janji yang tidak sesuai dengan legitimasi rakyat.