"Agenda utamanya memperjelas regulasi menyangkut pilkades serentak di 67 desa tahun 2023 mendatang," terangnya melalui WhatsApp, Selasa (13/9/2022).
Kalau regulasinya jelas, lanjutnya, dan memperbolehkan pilkades serentak digelar bagi kepala desa yang masa jabatannya berakhir sejak Januari sampai September 2023, maka kita lakukan pilkades serentak 2023 mendatang.
"Jadi jelas apa yang disampaikan teman-teman fraksi saat RDP, bukan menolak pilkades serentak tapi lebih kepada persoalan regulasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya," jelasnya.
Sekertaris DPC Partai Demokrat Kolaka Utara ini berharap para kepala desa yang akan kembali mengikuti kontestasi pilkades 2023 mendatang bersabar menunggu hasil konsultasi DPMD dan DPRD.
"Kami berharap kepada para kepala desa agar bersabar menunggu, apapun hasilnya itulah yang terbaik dan semua mesti menerima dengan legowo," pintanya.