Terpisah, Kepala Dinas PMD, Patahuddin, SH menuturkan, saat ini kondisi Kolaka Utara masih berstatus normal untuk penyelenggaraan pilkades serentak di tahun 2023 dan itu telah disampaikan dalam RDP kemarin.
"Dalam RDP juga telah kami sampaikan hasil video conference yang digelar oleh Kemendagri pada tanggal 18 Agustus 2022 dan diikuti seluruh instansi terkait dengan pilkades tahun 2023," katanya.
Melalui Vidcon, Mendagri menyampaikan menunda pilkades serentak yang masa jabatannya berakhir terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023.
"Saat itu, kami memperjelas status kepada desa yang masa jabatannya berakhir di bulan Januari sampai September 2023. Mereka mengatakan bahwa itu normal dan dapat melaksanakan pilkades serentak," bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, berdasarkan usulan DPMD pilkades serentak tahun 2023 akan diikuti 67 desa dari 127 desa se-Kabupaten Kolaka Utara.