"Karena kondisi normal, maka kita pakai aturan yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah 43 dan 47, Permendagri 112. Aturan tambahan dibutuhkan ketika kondisi darurat," bebernya.
Meski demikian, dirinya tetap menunggu hasil konsultasi DPMD dan DPRD di Kemendagri berdasarkan hasil RDP. (A)
Penulis: Muh. Risal H
Editor: Haerani Hambali