Dudi Hermawan, perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerangkan, dengan penandatangan MoU, membuat pinjaman menjadi legal. Sehingga, menjadi hak Pemkab untuk memproses lebih jauh untuk pencairan dananya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Prinsipnya dari PT SMI dananya selalu siap. Kapan pun dibutuhkan, asalkan administrasi lengkap, siap dicairkan," terangnya.
Dirut PT SMI, Edwin menerangkan, pinjaman yang diajukan itu untuk membiayai pembangunan infrastruktur. PT SMI, Kemendagri dan Kemenkeu telah berkomitmen untuk mengawasi dan memantau penyaluran dana PEN.
Baca juga: Komisi VII DPR RI Sambangi Mega Industri, Bupati: PT OSS dan PT VDNI Kurangi Pengangguran
"Untuk proses pencairannya, akan menjadi perhatian kita bersama," timpalnya.