“Apa yang dituduhkan tentang adanya pemotongan ADD tahun anggaran 2024 tidaklah benar adanya. Itu bukan pemotongan anggaran, tetapi perubahan perhitungan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap besaran ADD Tahun 2024,” ucap Sunardin Dani.
Lebih lanjut, ia menerangkan, pergeseran ADD tahun anggaran 2024 sebelumnya sudah pernah dibahas beberapa kali antara Pemerintah Kabupaten Buton bersama para kepala desa se-Kabupaten Buton.
“Sebelumnya hal itu sudah pernah disampaikan pada beberapa kesempatan dan pertemuan antara Pemkab Buton dan Pemdes. Sekalipun demikian, perubahan perhitungan alokasi anggaran yang berpengaruh terhadap besaran ADD Kabupaten Buton Tahun 2024 akan dilakukan penyempurnaan pada APBD Perubahan tahun 2024,” jelasnya.
Sunardin Dani menambahkan, sesuai dengan ketentuaan PMK 130 tahun 2023 Pasal 2 Ayat 2 yang menyebutkan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10 perencanaan dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
“Jadi penganggaran yang telah ditetapkan pada APBD awal apabila tidak mencukupi, maka akan dilaksanakan perhitungan pada APBD perubahan tahun anggaran 2024,” ungkapnya.
