Untuk diketahui, ketentuan PMK 130 Tahun 2023 ini terbit setelah penetapan Rancangan APBD Kabupaten Buton 2024, sehingga bahasa pemotongan itu tidak benar dan keliru.
Baca Juga: Siap Jadi Calon Wali Kota Baubau La Ode Mustari Bakal Mundur dari ASN dan Pj Bupati Buton
“Untuk menutup defisit perhitungan dana ADD yang dimaksud, Pemkab Buton berencana akan memanfaatkan SILPA yang ada,” ujar Sunardin Dani.
Penetapan Pagu Awal ADD tersebut menggunakan perhitungan 10 persen dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Karena DAU yang telah ditentukan penggunaannya harus mengacu pada Juknis PMK 110 tahun 2023 tantang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya.
Sedangkan untuk APBD perubahan Pemkab Buton akan menggunakan perhitungan berdasarkan ketentuan PMK 130 tahun 2023 Pasal 2 ayat 2. (B)