Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2024 ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di seluruh daerah.
Ridwan menegaskan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Buton Selatan untuk tidak antikritik. Ia mengimbau agar ASN menjadikan kritik sebagai kontrol sosial yang berfungsi untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Jangan menjadi ASN yang antikritik, mari tingkatkan keinformatifan kita demi kemajuan daerah,” pinta Ridwan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengakui masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi meskipun telah banyak kemajuan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Sultra.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya partisipasi badan publik dalam proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.