Baca Juga: Stok Beras di Kolaka Utara Bulan Ini Masih Aman

Sementara pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 1 persen atau sekitar Rp 809,3 juta, hal ini untuk menyesuaikan dengan hasil audit BPK tahun 2022.

"Untuk pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 77 persen atau sekitar 10 miliar," tukasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kolaka Utara, Agusdin menuturkan, empat item kegiatan yang juga program nasional cukup menyedot anggaran APBD perubahan tahun anggaran 2023. Kegiatan itu, meliputi penanganan stunting, upaya menekan inflasi, miskin ekstrim serta anggaran pemilu dan pilkada.

"Syukur kita dapat reward dari Pemerintah Pusat atas keberhasilan pemerintah daerah menekan laju inflasi dalam bentuk anggaran sebesar Rp 10,3 miliar kalau tidak, pasti anggaran kita kolaps lagi," pungkasnya. (B)