Selanjutnya, dalam implementasinya, KPU telah mengusulkan ke Pemda, yang mana usulan awal Pemda telah menyiapkan sebesar Rp 42 miliar yang tercakup dalam total seluruh kegiatan KPU, Bawaslu, dan dukungan pengamanan yaitu TNI dan Polri.
Sementara untuk kegiatan KPU dan Bawaslu telah disiapkan di APBD, yang mana berdasarkan regulasi yang dimaksud dan standar kegiatan serta berdasarkan tahapan jadwal, KPU telah mengusulkan ke Pemda.
"KPU pada 6 Februari 2023, telah menyampaikan surat ke Pemda Muna Barat terkait penyampaian perencanaan anggaran untuk kebutuhan pendanaan di KPU," ungkap Bahri saat ditemui Telisik.id, Minggu (17/9/2023).
Kemudian berdasarkan usulan tersebut, KPU mengusulkan ke Pemda senilai Rp 40 miliar lebih surat per tanggal 6 Februari 2023, kemudian berdasarkan surat yang dimaksud, Pemda dan KPU adakan rapat pada 30 Maret 2023 untuk membahas usulan KPU serta memastikan mengikuti tahapan jadwal yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 543 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Serta Standar Honorarium, sehingga telah ada standar yang ditetapkan KPU terkait kegiatan yang wajib didanai dengan standar ketentuan Kementerian Keuangan.
Bahri katakan, dalam pembahasan itu juga Pemda melakukan negosiasi yang fokus pada berita acara membahas tentang pagu tertinggi anggaran tersebut, yang mana pagu tertinggi tidak boleh terlewati, sehingga setelah dinegosiasikan, telah disepakati senilai Rp 25 miliar lebih per tanggal 30 Maret dengan catatan bahwa perhitungan itu belum memperhitungkan keputusan bersama gubernur, sebab ini pilkada serentak.