3. Buat kebijakan pemekaran daerah;

4. Buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

"Dengan catatan: dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kemendagri, dimana didalam mekanisme pelaksanaannya diajukan terlebih dahulu ke Pj. Gubernur Sultra," tegasnya. (B-Adv)

Penulis: Sigit Purnomo

Editor: Haerani Hambali