3. Buat kebijakan pemekaran daerah;
4. Buat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
"Dengan catatan: dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Kemendagri, dimana didalam mekanisme pelaksanaannya diajukan terlebih dahulu ke Pj. Gubernur Sultra," tegasnya. (B-Adv)
Penulis: Sigit Purnomo
Editor: Haerani Hambali
