"Kepala daerah itu menyusun APBD dan mempedomani RKPD dan pedoman penyusunan APBD, disana sangat jelas untuk PKK sudah dialihkan," pungkasnya.
Sementara itu, Plt Ketua TP PKK Sulawesi Tenggara, Nur Endang Abbas menyampaikan sesuai kodevikasi dana anggaran, telah melekat pada instansi terkait, tidak terkait pada PMD dan hanya satu OPD saja, tetapi melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Baca Juga: Mata Air Berwarna Biru Ditemukan di Antara Galian Tanah Kapur di Muna
Ia juga menyampaikan peran PKK tidak bisa diabaikan, dari sisi organisasi kelembagaan hanya PKK yang mempunyai keluarga dari pusat sampai desa, dan karirnya tersebar luas dan sangat kuat dalam mengahadapi situasi lapangan.
"Tanpa gaji tanpa honor, tanpa motor, TP PKK masuk keluar ke dusun-dusun untuk melihat berbagai kondisi yang ada," ucapnya.
