Direkur Perencanaan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menegaskan, pelaksanaan lelang jabatan akan dilakukan transparan dan terbuka bagi siapapun. Oleh karenanya, lelang menggunakan assesmen center Polda Sulawesi Tenggara.
"Saya inginkan pejabat yang lahir dari lelang itu berkompeten dan memiliki etos kerja tinggi," ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala BPKAD Muna Barat, LM Taslim mengaku, untuk mendukung pelaksanaan lelang jabatan telah dialokasikan dana sebesar kurang lebih Rp 500 juta di APBD Perubahan 2022.
"Dananya melekat pada BKPSDM," sebutnya. (B)
Penulis: Sunaryo