"Kami juga sudah MoU dengan BPKP dan Kejari Muna untuk pendampingan dalam hal meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pembangunan dan mencegah penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," ungkapnya.
Untuk desain kantor bupati sesuai rumah adat Muna yang konsep pembangunannya bukan sekedar bentuk dan estetika semata, melainkan juga sebagai pembangkit masa silam, pencipta warisan masa depan dan penggerak masa kini.
"Prototipenya sudah ada di kantor bupati," sebutnya.
Bedah halnya dengan pembangunan kantor Bupati Buton Tengah yang membutuhkan anggaran sebesar Rp 67 miliar untuk tujuh lantai. Tahun ini, Pj Bupati Buton Tengah, Muhamad Yusuf baru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 milar untuk pembangunan lima lantai.
"Sementara dikerja. Kontraktornya dari Sumatera Utara," ujarnya.