Baca Juga: Demo Ganti Pj Bupati Muna Barat Dinilai Pesanan
Kemudian, persoalan ganti rugi lahan sudah selesai. Begitu pula dengan analisa dampak lingkungan (Amdal) telah melalui UKL-UPL, RTRW yang disertai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Lalu penyegelan kantor PTSP oleh honorer tidak ada kaitannya dengan pemecatan, karena mereka belum diangkat.
"Persoalan ada pejabat yang mundur, itu hak ASN," sebutnya.
Banyaknya isu-isu miring untuk menjatuhkan Pj Bupati Bahri, membuat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Muna Barat, Armaya ikut angkat bicara.
Kata Armaya, tudingan Pj Bupati Bahri gagal memimpin Muna Barat tidak mendasar dan tendensius. Menurutnya, apa yang mereka suarakan berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Selama hampir setahun, Bahri telah berhasil membawa perubahan yang cukup signifikan di Bumi Laworoku. Buktinya, sejumlah penghargaan telah dicapai. Salah satunya adalah kategori pelayanan publik terbaik yang diberikan Ombudsman Sulawesi Tenggara.