Terlebih lagi dalam peraturan perundang-undangan semua telah diatur seperti dijelaskan dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dilarang terlibat dalam politik praktis.
Termasuk mendukung dan menfasilitasi kampanye peserta pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung, bila hal ini dilanggar tentu sanksinya sangat jelas.
Untuk kegiatan kemasyarakatan, pihaknya selalu mengkoordinasikan. Dengan pimpinan wilayah, baik kegiatan kemasyarakatan umum atau yang berkaitan dengan politik, hal ini untuk memastikan semua kegiatan itu bisa berjalan aman dan kondusif. (B)
Penulis: Putri Wulandari
Editor: Fitrah Nugraha