Kemudian Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur); Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison Azroi (Kalimantan Barat); Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Komjen Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara); dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).
Pelantikan Pj gubernur dimulai sekitar pukul 09:15 WIB berlangsung singkat hanya sekitar 30 menit. Setelah itu dilanjutkan pelantikan Ketua TP PKK Provinsi. Mendagri Tito Karnavian berkilah, pelantikan sengaja dipersingkat untuk memudahkan para pejabat kembali ke masing-masing daerah.
“Kami tahu pejabat ini rata-rata dari daerah, sehingga mereka tidak perlu berlama-lama di sini karena harus segera kembali dan masih banyak yang harus diurus,” kata Tito.
Penjaringan Pj gubernur yang baru dilantik, menurut Tito, berlangsung cukup panjang dan melibatkan banyak lembaga. Tidak hanya Kemendagri, tapi juga Setneg, Kejaksaan RI, Polri, BIN, PPATK, Kemenkum HAM, dan lembaga lainnya untuk memastikan mereka yang terjaring bersih dari persoalan hukum.
Dari sembilan Pj gubernur tersebut, beberapa di antaranya berasal dari latar belakang TNI dan Polri. Namun, Tito memastikan mereka sudah pensiun dari kesatuannya dan sedang aktif di lembaga-lembaga pemerintah.