Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa rancangan Perda tentang APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD tentang KUA dan PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa berdasarkan nota kesepakatan bersama tentang Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama, DPRD dan pemerintah daerah membahas dan menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).
Program dan kegiatan PPAS harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. (B)
Penulis: Erni Yanti
Editor: Haerani Hambali
