Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Beberkan Sejumlah Temuan dalam Audit BPK RI

8. Pengendalian atas pertanggungjawaban ganti uang persediaan pada BPED dan Biro Administrasi Pemerintahan belum memadai,

9. Belanja perjalanan dinas pada perangkat daerah tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp 1.281.589.532,

10. penerima hibah belum menyampaikan/terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah,

11. Kekurangan volume pelaksanaan belanja modal atas 33 paket pekerjaan pada sembilan perangkat daerah sebesar Rp 3.776.195.300,

12. denda keterlambatan belum dikenakan pada 8 paket pekerjaan pada 7 perangkat daerah sebesar Rp 2.412.714.500