Pemberian keringanan ini kemungkinan tidak akan diberlakukan lagi di tahun 2025, karena berdasarkan ketentuan terbaru, pembebasan keringanan pajak tahun depan memerlukan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Mujahidin, hal ini disebabkan adanya perubahan skema bagi hasil pajak yang akan digantikan oleh opsi pajak harian untuk pemerintah daerah.
Kebijakan ini disambut baik oleh Bapenda Sulawesi Tenggara sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada masyarakat.
"Kami juga telah menyampaikan informasi ini kepada 17 Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di kabupaten/kota serta mitra terkait seperti Jasa Raharja dan Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra," tambah Mujahidin.
Ia menghimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan satu bulan ini agar dapat terbebas dari denda pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama.