"Semua dijadikan aktivitas PKL, tempatnya bukan di situ tapi di pasar. Berjualan itu di pasar, kalau mau yang lebih tingkat lagi buat di supermarket atau buat ruko. Itupun ada tempatnya, jangan yang dilakukan di tempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya," tegas Yusup.
Meski sebagai warga Kota Kendari, namun Yusup berharap kepada masyarakat agar tempat berdagang sesuai dengan tempatnya, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Sementara terkait aset Pemprov Sulawesi Tenggara, sudah ada pernyataan dari pihak Pemprov yang mendukung apa yang dilakukan Pemkot Kendari.
"Saya juga ikut rapat, saya sampaikan silakan Pemprov punya aset tapi tolong Pemprov ikuti aturan Pemkot yang pro wilayahnya Pemkot, MTQ itu ruang terbuka publik," tegas Yusup.
Yusup menyapaikan bahwa hal tersebut jelas melanggar Perda dan akan ditertibkan. Rencananya tanggal 25 April akan ditertibkan. Pihaknya sudah rapat dengan Forkopinda dan SOP sudah dilakukan.