Kemudian ia menambahkan, pemerintah bekerja berdasarkan dengan Undang-Undang bukan dengan perasaan. Namun dengan pendekatan humanis, karena tidak ada pemerintah yang menginginkan masyarakatnya sengsara, pemerintah hadir untuk mengatur masyarakat.
"Mereka juga warga kita tapi tolong ikuti aturan jangan seenaknya, masyarakat di atas segalanya tapi ingat jangan digunakan semena-mena, gunakan ruang publik itu sesuai peruntukannya. Sudah dua kali kita tegur, sesuai SOP kita juga tidak boleh semena-mena karena mereka warga saya. Tapi tolong perhatikan haknya orang lain, trotoar tempat pejalan kaki bukan tempat jualan," tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan menuturkan bahwa semua dasarnya Perda, terkait bagaimana mekanismenya Pemkot yang mempunyai kewenangan.
"Berdasarkan apa yang kita amati, disioni persoalan pemanfaatan ruang. Kita DPRD adalah perwakilan masyarakat makanya ini akan menjadi salah satu upaya langkah kita untuk bagaimana menjembatani dan membangun komunikasi menyelesaikan dan meluruskan semua agar ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkapnya.
Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto menawarkan kepada para pedagang yang akan terdampak untuk bersama-sama relokasi ke sekitar Gedung BLUD Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koprasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).