JAKARTA, TELISIK.ID – Revisi draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh KPU RI kepada DPR RI, disetujui dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.
Rapat dengar pendapat diikuti Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Selain menyetujui revisi draft PKPU Nomor 19 Tahun 2023, RDP juga menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu.
Persetujuan revisi PKPU dan menyetujui dua Rancangan Perbawaslu itu dibacakan oleh Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Anggota Fraksi Golkar ini meminta KPU dan Bawaslu mempertimbangkan saran dan catatan yang disampaikan Komisi II DPR, Kemendagri, dan DKPP.
“(Setelah disetujuinya revisi PKPU dan Rancangan Perbawaslu) Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan DKPP,” kata Doli mengingatkan KPU dan Bawaslu RI.